KELALAIAN DALAM PENANGKAPAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS : 448/PID.SUS/2015/PN.JKT.BRT)

Anak adalah generasi penerus bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada. Oleh karenaya ketika anak menjadi pelaku tindak pidana, Negara harus memberikan perlindungan hukum kepada anak melalui berbagai peraturan perundang�undangan. Anak sebagai pelaku tindak pidana sangat membutuhkan adanya perlindungan hukum. Perlindungan ini perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mentalnya. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dan perawatan secara khusus. Tindak pidana anak adalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak. Dalam menyelesaikan permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum diperlukan suatu pembatasan, sebagai karakteristik penyelesaian suatu peristiwa pidana yang terlanjur dilakukan oleh anak yang masih masuk kategori anak menurut definisi anak dalam berrbagai peraturan perundang-undangan. Undang-undang Pengadilan Anak, Undang-undang nomor 3 tahun 1997 dalam pasal-pasalnya menganut beberapa asas, sebagai wujud adanya pembeda antara proses peradilan anak dan proses peradilan orang dewasa, Namun hal ini tidak dilakukan oleh petugas yang melakukan penangkapan. Terdapat kekeliruan baik dari tahap Penangkapan, Penyelidikan, Penyidikan sampai denan Proses Persidangan Maka dari Itu Terdakwa kasus nya dinyatakan tidak dapat diterima oleh ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Karena adanya kesalahan dalam hal penafsiran Anak Sebagai Pelaku tindak Pidana karena pada saat penangkapan Terdakwa masih berusia 17 (tujuh belas) tahun yang diamana menurut Undang-undang 11 tahun 2012 Tentang Sistem peradilan Anak bahwa Terdakwa masih dalam kategori Anak-Anak.

1.  UEU-Undergraduate-11439-cover.Image.Marked.pdf - 231 KB
2.  UEU-Undergraduate-11439-pengesahan.Image.Marked.pdf - 243 KB
3.  UEU-Undergraduate-11439-persetujuan.Image.Marked.pdf - 224 KB
4.  UEU-Undergraduate-11439-pernyataan.Image.Marked.pdf - 560 KB
5.  UEU-Undergraduate-11439-publikasi.Image.Marked.pdf - 724 KB
6.  UEU-Undergraduate-11439-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 660 KB
7.  UEU-Undergraduate-11439-abstrak.Image.Marked.pdf - 287 KB
8.  UEU-Undergraduate-11439-daftar isi.Image.Marked.pdf - 383 KB
9.  UEU-Undergraduate-11439-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 218 KB
10.  UEU-Undergraduate-11439-lampiran.Image.Marked.pdf - 3585 KB
11.  UEU-Undergraduate-11439-bab 1.Image.Marked.pdf - 486 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• ANALISA ATAS PHK YANG DI SEBABKAN EFISIENSI SERTA PERLINDUNGANNYA BAGI PEKERJA BERDASARKAN UU NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINGGINYA ANGKA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN
• ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA (STUDY KASUS PUTUSAN PERKARA PIDANA NOMOR 994/PID.B/2004/PN. JAK-SEL)
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD